pemilu

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu sarana demokrasi. Pesta demokrasi yang merupakan perwujudan tatanan kehidupan negara dan masyarakat yang berkedaulatan rakyat, pemerintahan dari dan untuk rakyat. Melalui pemilu, setidaknya dapat dicapai tiga hal. Pertama, lewat pemilu dapat menguji hak– hak politik rakyat secara pasif dan serempak. Kedua, melalui pemilu dapat berharap terjadinya proses rekrutmen politik secara adil, terbuka, dan kompetitif. Ketiga, dari pemilu menginginkan adanya pola pergiliran kekuasaan yang damai.

Pemilihan umum telah dianggap menjadi ukuran demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya. Pemilihan umum adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan kenegaraan. Pemilu adalah pengejewantahan sistem demokrasi, melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen, dan dalam struktur pemerintahan. Ada negara yang menyelenggarakan pemilihan umum hanya apabila memilih wakil rakyat duduk dalam parlemen, akan tetapi ada pula negara yang juga menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih para pejabat tinggi negara.

Salah satu perwujudan keterlibatan rakyat dalam proses politik adalah pemilihan umum. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk ikut menentukan figure dan arah kepemimpinan negara dalam periode waktu tertentu. Ide demokrasi yang menyebutkan bahwa dasar penyelenggaraan negara adalah kehendak rakyat merupakan dasar bagi penyelenggaraan pemilu. Maka ketika demokrasi mendapatkan perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara.

Umumnya yang berperan dalam pemilu dan menjadi peserta pemilu adalah partai-partai politik. Partai politik yang menyalurkan aspirasi rakyat dan mengajukan calon-calon untuk dipilih oleh rakyat melalui pemilihan itu. Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu: single member constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut sistem distrik). Multy member constituenty (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan proporsional representation atau sistem perwakilan berimbang).
Pemilu memiliki fungsi utama dalam hal sirkulasi elit yang teratur dan berkesinambungan. Sebuah kepemimpinan yang lama tanpa dibatasi periode tertentu, dapat menjurus pada pada kepemimpinan yang korup dan sewenang-wenang. Tetapi pemilu yang teratur dan berkesinambungan saja tidak cukup untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Pemilu merupakan sarana legitimasi bagi sebuah kekuasaan. Setiap penguasa, betapapun otoriternya pasti membutuhkan dukungan rakyat secara formal untuk melegitimasi kekuasaannya. Sehingga pemilu sering kali dijadikan alat untuk pelegitimasian kekuasaan semata. Cara termudah yang dilakukan adalah mengatur sedemikian rupa teknis penyelenggaraan pemilu agar hasil dari pemilu memberi kemenangan mutlak bagi sang penguasa dan partai politiknya. Pemilu merupakan icon demokrasi yang dapat dengan mudah diselewengkan oleh penguasa otoriter untuk kepentingan melanggengkan kekuasaannya. Maka selain teratur dan berkesinambungan, masalah sistem atau mekanisme dalam penyelenggaraan pemilu adalah hal penting yang harus diperhatikan.

Berbicara masalah pemilu, maka tidak lepas dari peran serta warga negara. Dalam pelaksanaan pemilu seringkali didapati warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya (Golput). Seperti yang terjadi di DKI Jakarta. Komisi pemilihan umum daerah (KPUD) DKI Jakarta mencatat, warga Jakarta tidak menggunakan hak pilihnya dalam putaran pertama Pilkada 11 Juli 2012 yang lalu 36,7 persen. Angka ini meningkat 0,71 persen dibandingkan dengan tahun 2007 yang tercatat 35,99 persen. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh bermasalahnya daftar pemilih tetap (DPT). Sepanjang DPT tidak diperbaiki, angka Golput masih akan tinggi pada putaran kedua. Golput juga terjadi karena ulah oknum birokrasi yang sengaja menghalang-halangi hak pilih warga. Selain itu alasan Golput yaitu karena sikap kritis warga (anggapan negatif kepada para CAGUB dan CAWAGUB) dan kurangnya sosialisasi yang di lakukan oleh KPU DKI Jakarta.

Selain Golput, masalah lain dalam pemilu yaitu adanya praktek money politic. Seperti di Pulau Buru Provinsi Maluku, terjadi tindakan pembagian uang pecahan Rp 100.000,- yang dilakukan oleh calon Bupati (Siti Aisyah Fitria) di halaman rumahnya. Menurut calon Bupati tersebut, tindakan yang dilakukan itu dianggap sebagai pembagian zakat atas harta yang dimilikinya. Ini merupakan salah satu kasus money politic yang benar-benar ada dan terjadi di Indonesia menjelang pemilu. Praktek money politic tersebut termasuk dalam pelanggaran HAM yaitu dengan membeli atau menukar hak suara dari rakyat dengan uang.

Perkembangan Pelaksanaan Pemilu di Indonesia

Pemilihan umum diadakan sebanyak 10 kali yaitu tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 dan 2009. Berikut akan  diuraikan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia     :

  1. Pemilu 1955

Pemilu pertama dilangsungkan pada tahun 1955 dan bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Sesuai tujuannya, pemilu 1955 ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu:
• Tahap pertama adalah pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu,
• Tahap kedua adalah pemilu untuk memilih anggota Konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955.

Lima besar dalam pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.

2. Pemilu 1971

Pemilu berikutnya diselenggarakan pada tahun 1971, tepatnya pada tanggal 5 Juli 1971. Pemilu ini adalah pemilu pertama setelah orde baru, dan diikuti oleh 10 partai politik. Lima besar dalam pemilu ini adalah Golongan Karya, Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia. Pada tahun 1975, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar, diadakanlah fusi (penggabungan) partai-partai politik, menjadi hanya dua partai politik (Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia) dan satu Golongan Karya.

3. Pemilu 1977-1997

Pemilu-pemilu berikutnya dilangsungkan pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu-pemilu ini diselenggarakan dibawah pemerintahan Presiden Soeharto. Pemilu-pemilu ini seringkali disebut dengan “Pemilu Orde Baru”. Sesuai peraturan fusi partai politik tahun 1975, pemilu-pemilu tersebut hanya diikuti dua partai politik (PPP dan PDI) dan satu Golongan Karya. Pemilu-pemilu tersebut kesemuanya dimenangkan oleh Golongan Karya.

4. Pemilu 1999

Pemilu berikutnya, sekaligus pemilu pertama setelah runtuhnya orde baru yaitu pemilu 1999 dilangsungkan pada tahun 1999 (tepatnya pada tanggal 7 Juni 1999) di bawah pemerintahan Presiden BJ Habibie dan diikuti oleh 48 partai politik. Lima besar pemilu 1999 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional. Walaupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meraih suara terbanyak (dengan perolehan suara sekitar 35 persen), yang diangkat menjadi Presiden bukanlah calon dari partai itu yaitu Megawati Soekarnoputri, melainkan dari Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Abdurrahman Wahid (pada saat itu, Megawati hanya menjadi calon Presiden). Hal ini dimungkinkan untuk terjadi karena pemilu 1999 hanya bertujuan untuk memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD, sementara pemilihan Presiden dan Wakilnya dilakukan oleh anggota MPR.

5. Pemilu 2004

Pemilu 2004 adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih Presiden secara langsung, dan cara pemilihannya benar-benar berbeda dari pemilu sebelumnya. Pada pemilu ini, rakyat dapat memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden (sebelumnya Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR yang anggota-anggotanya dipilih melalui Presiden). Selain itu, pada pemilu ini pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak dilakukan secara terpisah (seperti pada pemilu 1999). Pada pemilu 2004 ini, yang dipilih adalah pasangan calon (pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden), bukan calon Presiden dan calon Wakil Presiden secara terpisah. Pemilu legislatif adalah tahap pertama dari rangkaian tahapan pemilu 2004. Pemilu legislatif ini diikuti 24 partai politik, dan telah dilaksanakan pada 5 April 2004. Pemilu ini bertujuan untuk memilih partai politik (sebagai persyaratan pemilu presiden) dan anggotanya untuk dicalonkan menjadi anggota DPR, DPRD, dan DPD. Partai-partai politik yang memperoleh suara lebih besar atau sama dengan tiga persen dapat mencalonkan pasangan calonnya untuk maju ke tahap berikutnya, yaitu pada pemilu Presiden putaran pertama.

6. Pemilu 2009

Pilpres 2009 diselenggarakan pada 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Muhammad Jusuf Kalla.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s